ANALISA PENYAKIT ALA USTAD DANU
Alergi: keinginan yang kuat di barengi dengan kejengkelan, ada amalan untuk keselamatan
Batu ginjal : Ketika istri melakukan kesalahan dan suami ngerti bahwa itu salah kemudian diam dan jengkel.
Pendengaran kurang: Tidak mendengarkan nasehat orang terutama orang yang terdekat.
Katarak: memandang pasangan terlalu rendah dan tidak menuruti nasehat baik pasangannya.
Janin Sungsang : Ketika ada masalah sama suami kemudian istrinya diam dan jengkel.
Dismenor : Sama suami/anak/orang lain kalau ada masalah sering uring-uringan.
Anak nakal : Orang tuanya juga sering marah-marah/uring-uringan/emosi.
Tumor ovarium : punya rasa jengkel banget sama orang tua atau suami.
Nyeri perut : Punya amalan-amalan atau selalu mempunyai ke inginan yang kuat dan kalu tidak terpenuhi akan jengkel.
Kanker payudara : Sering marah-marah sama suami atau anak.
Asam urat : Tiadak luwes dalam keluarga.
Nyeri lutut : mempunyai keinginan yang kuat dan kalau tidak terlaksana akan jengkel atau marah.
Nyeri lengan atas kanan : Memberikan nasehat yang baik kepada seseorang kemudian jengkel karena orang tersebut tidak mampu melaksanakannya.
Tumor tulang : mempunyai keinginan yang kuat tapi diam dan jengkel.
Tumor : orangnya ketaka ada masalah kemudian diam tapi dalam hatinya emosi.
Diabetes melitus : Suka memerintah terutama sama orang yang dekat dan kalau tidak di laksanakan akan marah/jengkel.
Ketuban pecah dini : Istri mempunyai rasa jenkel banget sama orang tuanya terutama ibunya dan suaminya ada rasa marah sama bapaknya.
Stroke dan hipertensi, Hidrosepalus : Suka marah-marah tapi marahnya di dalam hati atau marahnya tidak keluar.
Mata min : Memandang sesuatu selalu serius.
Penebalan Kulit : Ada amalan-amalan yang selalu di baca ketika ngelamun atau lagi beraktifitas.
Susah punya anak : Kurang cekatan/agresif dalam beribadah dan kurang mesra terhadap pasangan atau sudah dingin.
Semua penyakit semuanya berawal dari perbuatan kita atau orang tua masing-masing. Serta berawal dari penyakit hati, sehingga jagalah hati kita dan selalu berfikir positif.
Agar kita selau terhindar dari penyakit.
By
edi purnama
www.urangcijati.blogspot.com
Super Eye mengobati Mata minus, mata plus, mata silinder, mata bengkak, pandangan kabur, pandangan silau, mata merah, mata infeksi, katarak, glaukoma dan berbagai penyakit mata lainnya. Silahkan konsultasikan masalah mata anda via SMS/WA di 081915040970
Senin, 30 November 2009
Senin, 23 November 2009
undang-undang waralaba
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007
tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4742);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN
WARALABA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan
atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
berdasarkan perjanjian Waralaba.
2. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan
waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
3. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan
dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
4. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima
waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan
adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak
dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan
waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima
waralaba lanjutan.
5. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau
menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
6. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari
pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas,
legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah
tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi
dan penerima waralaba.
7. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi
waralaba dengan penerima waralaba.
8. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang
selanjutnya disebut SP-STPW adalah formulir permohonan
pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data
perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW).
9. Pejabat penerbit STPW adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran
Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan, pejabat pemerintah daerah yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya,
pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu, atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri ini.
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah
bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang
diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba
setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri ini.
11. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
Perdagangan.
3
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
BAB II
KRITERIA DAN RUANG LINGKUP WARALABA
Pasal 2
(1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
(2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan
istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan
usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 3
(1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
(2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; dan
c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau
luar negeri.
(3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri
dan/atau waralaba luar negeri.
BAB III
KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA
Pasal 4
(1) Pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran
waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua)
minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
(2) Prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.
(3) Dalam hal prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis
dalam bahasa asing, prospektus harus diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia.
4
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 5
(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara
pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai
kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku Hukum
Indonesia.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Menteri ini.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu
sebelum penandatanganan perjanjian.
(4) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis
dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia.
Pasal 6
(1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi
waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi
waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk
wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam
penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau
paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
(2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau
paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
BAB IV
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
Pasal 7
(1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran
waralaba.
(2) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.
Pasal 8
(1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
(2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa
berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. jangka waktu STPW berakhir;
b. perjanjian waralaba berakhir; atau
c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan
kegiatan usahanya.
5
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 9
Kewajiban memiliki STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dikecualikan apabila
perjanjian waralaba antara pemberi waralaba berasal dari luar negeri
dengan penerima waralaba di dalam negeri tidak mengalami perubahan.
Pasal 10
(1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri yang tidak memiliki STPW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang memperluas
kegiatan usahanya di Indonesia.
(2) Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri dan/atau
penerima waralaba yang bertindak sebagai pemberi waralaba
lanjutan berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang memperluas kegiatan usahanya.
BAB V
KEWENANGAN PENERBITAN STPW
Pasal 11
Menteri memiliki kewenangan pengaturan Waralaba.
Pasal 12
(1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan:
a. STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
b. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri; dan
c. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri.
(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
Pasal 13
(1) Menteri menyerahkan wewenang kepada Gubernur DKI Jakarta
dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk
menerbitkan:
a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar
negeri; dan
e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam
negeri.
6
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
(2) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan STPW
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan.
(3) Bupati/Walikota melimpahkan wewenang penerbitan STPW
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan.
BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 14
(1) Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri
dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, diajukan
kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri, Departemen Perdagangan dengan mengisi formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A-1 Peraturan Menteri
ini.
(2) Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari dalam
negeri dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri,
diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau
kabupaten/kota setempat dengan mengisi formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III A-2 Peraturan Menteri ini.
(3) Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba
luar negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dengan
mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-1
Peraturan Menteri ini.
(4) Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba
dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar
negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam
negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau
kabupaten/kota setempat dengan mengisi formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III B-2 Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus
ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab
perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
7
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 16
(1) Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
menunjukkan asli dokumen persyaratan.
(2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga
dengan menunjukkan surat kuasa bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab
perusahaan.
Pasal 17
Prospektus penawaran waralaba yang didaftarkan oleh pemberi waralaba
berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan
melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat
Kantor Perwakilan R.I. di negara asal.
Pasal 18
(1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW
dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, pejabat penerbit STPW menerbitkan
STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum
lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat
penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat
permohonan.
(3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan
kembali permohonan STPW sesuai persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1), tidak dikenakan biaya administrasi.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
melakukan pembinaan waralaba.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
tercantum dalam Lampiran VI Huruf A Peraturan Menteri ini.
(3) Pembinaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing instansi
teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
8
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 21
(1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima
waralaba dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Huruf B Peraturan Menteri ini.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama antara pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
Pasal 22
(1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan waralaba secara nasional.
(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan
koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah dalam
melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pendaftaran waralaba di wilayah kerjanya.
(4) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran waralaba di wilayah
kerjanya.
Pasal 23
Apabila diperlukan, pejabat penerbit STPW atau pejabat yang ditunjuk
dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang
kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.
BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 24
(1) Pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi
waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, dan penerima waralaba
berasal dari waralaba luar negeri, wajib menyampaikan laporan
kegiatan waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di
bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
Peraturan Menteri ini.
9
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 25
(1) Pejabat penerbit STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW
kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya,
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
BAB IX
SANKSI
Pasal 26
(1) Pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu
terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit
STPW, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini; dan
b. denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
kepada pemberi waralaba berasal dari luar negeri, penerima
waralaba berasal dari waralaba luar negeri, dan pemberi waralaba
lanjutan berasal dari luar negeri dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perdagangan.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
kepada pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi
waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba
berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan
berasal dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan
berasal dari waralaba dalam negeri ditetapkan dengan Peraturan
Daerah yang besarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah
yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Perdagangan.
(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah
sebagai pendapatan asli daerah.
(6) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan
ke 3 (tiga) berakhir.
10
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 27
Pemberi waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 24, dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh
pejabat penerbit STPW, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini;
b. pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan
sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua)
bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI Peraturan Menteri ini; dan
c. pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW, bagi pemberi
waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) bagi penerima
waralaba yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha
Waralaba, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku
STPUW berakhir dan dapat diperpanjang tanpa melampirkan STPW
Pemberi Waralaba.
11
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha
Waralaba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd
MARI ELKA PANGESTU
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,
ttd
WIDODO
PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Waralaba;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007
tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4742);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN
WARALABA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan
atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti
berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
berdasarkan perjanjian Waralaba.
2. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan
waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
3. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan
dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
4. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima
waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan
adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak
dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan
waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima
waralaba lanjutan.
5. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau
menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
6. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari
pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas,
legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah
tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi
dan penerima waralaba.
7. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi
waralaba dengan penerima waralaba.
8. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang
selanjutnya disebut SP-STPW adalah formulir permohonan
pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data
perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW).
9. Pejabat penerbit STPW adalah Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran
Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perdagangan, pejabat pemerintah daerah yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya,
pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu, atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri ini.
10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah
bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang
diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba
setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri ini.
11. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
Perdagangan.
3
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
BAB II
KRITERIA DAN RUANG LINGKUP WARALABA
Pasal 2
(1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
(2) Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan
istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan
usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 3
(1) Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.
(2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
b. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; dan
c. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau
luar negeri.
(3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;
b. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
c. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri
dan/atau waralaba luar negeri.
BAB III
KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA WARALABA
Pasal 4
(1) Pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran
waralaba kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua)
minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
(2) Prospektus penawaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.
(3) Dalam hal prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis
dalam bahasa asing, prospektus harus diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia.
4
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 5
(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara
pemberi waralaba dan penerima waralaba dan mempunyai
kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku Hukum
Indonesia.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Menteri ini.
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu
sebelum penandatanganan perjanjian.
(4) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis
dalam bahasa asing, perjanjian harus diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia.
Pasal 6
(1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi
waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi
waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk
wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam
penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (clean break) atau
paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
(2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau
paling lambat 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
BAB IV
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
Pasal 7
(1) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran
waralaba.
(2) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.
Pasal 8
(1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
(2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa
berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(3) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. jangka waktu STPW berakhir;
b. perjanjian waralaba berakhir; atau
c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan
kegiatan usahanya.
5
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 9
Kewajiban memiliki STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dikecualikan apabila
perjanjian waralaba antara pemberi waralaba berasal dari luar negeri
dengan penerima waralaba di dalam negeri tidak mengalami perubahan.
Pasal 10
(1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri yang tidak memiliki STPW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang memperluas
kegiatan usahanya di Indonesia.
(2) Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri dan/atau
penerima waralaba yang bertindak sebagai pemberi waralaba
lanjutan berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilarang memperluas kegiatan usahanya.
BAB V
KEWENANGAN PENERBITAN STPW
Pasal 11
Menteri memiliki kewenangan pengaturan Waralaba.
Pasal 12
(1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan:
a. STPW pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
b. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri; dan
c. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri.
(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melimpahkan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
Pasal 13
(1) Menteri menyerahkan wewenang kepada Gubernur DKI Jakarta
dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk
menerbitkan:
a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar
negeri; dan
e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam
negeri.
6
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
(2) Gubernur DKI Jakarta melimpahkan wewenang penerbitan STPW
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan.
(3) Bupati/Walikota melimpahkan wewenang penerbitan STPW
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan.
BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 14
(1) Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri
dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, diajukan
kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri, Departemen Perdagangan dengan mengisi formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A-1 Peraturan Menteri
ini.
(2) Permohonan STPW untuk pemberi waralaba berasal dari dalam
negeri dan pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri,
diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau
kabupaten/kota setempat dengan mengisi formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III A-2 Peraturan Menteri ini.
(3) Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba
luar negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di Direktorat
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dengan
mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B-1
Peraturan Menteri ini.
(4) Permohonan STPW untuk penerima waralaba berasal dari waralaba
dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar
negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam
negeri, diajukan kepada pejabat penerbit STPW di kantor dinas yang
bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi DKI Jakarta atau
kabupaten/kota setempat dengan mengisi formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III B-2 Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Permohonan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus
ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab
perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
7
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 16
(1) Pemohon STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus
menunjukkan asli dokumen persyaratan.
(2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga
dengan menunjukkan surat kuasa bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab
perusahaan.
Pasal 17
Prospektus penawaran waralaba yang didaftarkan oleh pemberi waralaba
berasal dari luar negeri harus dilegalisir oleh Public Notary dengan
melampirkan surat keterangan dari Atase Perdagangan R.I. atau Pejabat
Kantor Perwakilan R.I. di negara asal.
Pasal 18
(1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW
dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, pejabat penerbit STPW menerbitkan
STPW dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(2) Apabila SP-STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum
lengkap dan benar, pejabat penerbit STPW membuat surat
penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat
permohonan.
(3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan
kembali permohonan STPW sesuai persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
Pengurusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1), tidak dikenakan biaya administrasi.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota
melakukan pembinaan waralaba.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
tercantum dalam Lampiran VI Huruf A Peraturan Menteri ini.
(3) Pembinaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing instansi
teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
8
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 21
(1) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima
waralaba dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Huruf B Peraturan Menteri ini.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama antara pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
Pasal 22
(1) Menteri melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan waralaba secara nasional.
(2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dapat melakukan
koordinasi dengan instansi terkait di pusat dan di daerah dalam
melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan pada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pendaftaran waralaba di wilayah kerjanya.
(4) Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang
perdagangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran waralaba di wilayah
kerjanya.
Pasal 23
Apabila diperlukan, pejabat penerbit STPW atau pejabat yang ditunjuk
dapat menugaskan aparat untuk meminta data dan/atau informasi tentang
kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.
BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 24
(1) Pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi
waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, dan penerima waralaba
berasal dari waralaba luar negeri, wajib menyampaikan laporan
kegiatan waralaba kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di
bidang perdagangan di kabupaten/kota setempat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
Peraturan Menteri ini.
9
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 25
(1) Pejabat penerbit STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STPW
kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur
Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya,
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
BAB IX
SANKSI
Pasal 26
(1) Pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu
terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit
STPW, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini; dan
b. denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
kepada pemberi waralaba berasal dari luar negeri, penerima
waralaba berasal dari waralaba luar negeri, dan pemberi waralaba
lanjutan berasal dari luar negeri dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perdagangan.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas negara
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan
kepada pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi
waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba
berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan
berasal dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan
berasal dari waralaba dalam negeri ditetapkan dengan Peraturan
Daerah yang besarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah
yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Perdagangan.
(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah
sebagai pendapatan asli daerah.
(6) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan
ke 3 (tiga) berakhir.
10
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
Pasal 27
Pemberi waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 24, dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan oleh
pejabat penerbit STPW, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini;
b. pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan
sanksi berupa pemberhentian sementara STPW paling lama 2 (dua)
bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI Peraturan Menteri ini; dan
c. pencabutan STPW oleh pejabat penerbit STPW, bagi pemberi
waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.
Pasal 28
Orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) bagi penerima
waralaba yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha
Waralaba, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku
STPUW berakhir dan dapat diperpanjang tanpa melampirkan STPW
Pemberi Waralaba.
11
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/8/2008
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha
Waralaba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2008
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd
MARI ELKA PANGESTU
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,
ttd
WIDODO
Jumat, 16 Oktober 2009
SURAT LAMARAN PEKERJAAN
SURAT LAMARAN PEKERJAAN DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Cimanggu, 15 Oktober 2009
Hal : Lamaran Pekerjaan
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas
Kepada
Yth. Direktur RSK Mutiara Husada Kuwarasan
Bagian Personalia
Di tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Edi Purnama
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 27 juli 1988
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Pendidikan terakhir : DIII Keperawatan
Alamat : Ds cijati Rt 01 Rw 04 Cimanggu, cilacap
No.HP : 085227707987
Dengan ini bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai perawat pelaksana pada RSK yang Bapak/Ibu pimpin. Sebagai bahan Pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
1. Foto copy ijazah terakhir
2. Foto copy Transkip nilai
3. Foto copy Surat Ijin Perawat
4. Foto Copy SKCK
5. Sertifikat
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Pas photo berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar
Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sesungguhnya, besar harapan saya untuk dapat di terima di RSK. Atas pehatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat Saya
( Edi Purnama )
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Edi Purnama
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 27 juli 1988
Alamat : Ds cijati Rt 01 Rw 04 Cimanggu, cilacap
Menerangkan dengan sesungguhnya :
PENDIDIKAN
1. Lulus SDN 2 Cijati tahun 2000
2. Lulus SLTP N 2 Cimanggu tahun 2003
3. Lulus SMA N 1 Majenang 2006
4. Lulus Stikes Muhammadiyah Gombong tahun 2009
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
PENGALAMAN KERJA
…………………………
Cimanggu, 15 Oktober 2009
Hormat Saya
(Edi Puurnama )
:
Cimanggu, 15 Oktober 2009
Hal : Lamaran Pekerjaan
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas
Kepada
Yth. Direktur RSK Mutiara Husada Kuwarasan
Bagian Personalia
Di tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Edi Purnama
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 27 juli 1988
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Pendidikan terakhir : DIII Keperawatan
Alamat : Ds cijati Rt 01 Rw 04 Cimanggu, cilacap
No.HP : 085227707987
Dengan ini bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai perawat pelaksana pada RSK yang Bapak/Ibu pimpin. Sebagai bahan Pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
1. Foto copy ijazah terakhir
2. Foto copy Transkip nilai
3. Foto copy Surat Ijin Perawat
4. Foto Copy SKCK
5. Sertifikat
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Pas photo berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar
Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sesungguhnya, besar harapan saya untuk dapat di terima di RSK. Atas pehatiannya saya ucapkan terima kasih.
Hormat Saya
( Edi Purnama )
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : Edi Purnama
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 27 juli 1988
Alamat : Ds cijati Rt 01 Rw 04 Cimanggu, cilacap
Menerangkan dengan sesungguhnya :
PENDIDIKAN
1. Lulus SDN 2 Cijati tahun 2000
2. Lulus SLTP N 2 Cimanggu tahun 2003
3. Lulus SMA N 1 Majenang 2006
4. Lulus Stikes Muhammadiyah Gombong tahun 2009
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
PENGALAMAN KERJA
…………………………
Cimanggu, 15 Oktober 2009
Hormat Saya
(Edi Puurnama )
:
PHONE BOOK
EDI PHONE BOOK
EDI AS : 085227707987
EDI XL : 087882682649
ADIT XL :0819150666636
AGUNG AS :085291355554
AGUNG RM : 0287382767
AGUSTINI :081915015548
AKHYAN : 081804808666
ALIT : 0878861349973
AMBAR : 08996912425
ANA TRI : 085227957053
ANIS SIM : 081382812560
ANTON : 085228693339
ARAY : 085228866376
ARIEF D3 : 085291460686
ARIEF S1 : 087837810118
ARUM : 085291617076
ARUM XL : 081903077537
ATIK D3 : 085227010998
BAYU PONDOK : 087837967731
CANDRA : 085214626547
CARKO : 087842989809
DACOL CEL : 085227670000
DAMA : 085291038498
DARLIYAH : 087881770091
DAIMAH S1 : 085647791568
DEDI DAYEH LUHUR : 087885015003
DESI ADIK ARIEF S1 :085290730447
DEWI REPER AYAH : 08814567939
DEWI REPER : 08812014587
DOYOK D3 : 085228112759
DR.BUDI DINKES SEMARANG : 08122984366
DOSEN ANIZ : 08886661131
DOSEN DADI : 08122824315
DOSEN GIYATMO : 081327427000
DOSEN PUJI HANDOKO : 081327488292
DOSEN SAWIJI : 081328028333
DOSEN SAFRUDIN : 081328641777
DWI PUJIYANTI D3 : 085292283041
DWI PUJI RAHAYU D3 :081227829001
EKA FIT D3 : 085227773049
EKA RIRIN D3 : 085227400201
EMBONK D3 : 087837767026
ENA D3 : 085292142856
ENA YOKAP D3 : 081381331228
ETAT D3 : 081915031515
ETAT RMH D3 : 081915001060
FADLI HIPNOTER : 085726225726
FAUZI D3 : 081327624562
FITRI KUWARASAN : 085227888343
GENDON D3 : 081327505206
HANDRI S1 : 085227902020
HANSETIYO IGD KEBUMEN : 085227429378
HENI AGUNG : 081352119931
HENI RMH : 02168871846
IIM D3 : 0853255093135
INDRI D3 : 081393985594
IRMA D3 : 081915069522
IRNA D3 : 085227014828
IWAN D3 : 085328111773
BNP2TKI : 0217994031
JIWENG D3 : 08975985106
JUMBO : 087826152320
KUDUS ADIK BP KOS : 08121078757
LUKMAN D3 : 08112600361
MANG RUSDY : 081804791638
MANG SARMIN : 085726167802
MANG SARTUM : 081903036675
MANG SURTAM : 081314123629
PRIYO PONDOK : 081391267562
MANG DASRUN : 081930841861
HINDUN RSIA : 085226380886
HINDUN SM : 081391292524
HINDUN XL : 087837867479
WIWIN RSIA : 087837606844
WIWIN SM : 081328714715
MAMI CIPOROS : 085227466704
MONDOL : 087871157278
MOSLEH D3 : 085227819302
MUSSA D3 : 085292324043
MANG SURTAM XL : 087883342011
PANGGIH D3 : 081804775557
NURLAILI : 081393202822
NURLAILI XL : 087837108070
NURUL D3 : 085227804792
OLEH ABAH : 081802816012
OLEH XL : 085959853232
OLEH SIM : 081327169881
ONCE : 081903047864
PAUL KUWARASAN : 081807831302
RAGIL D3 : 08986664485
RAHMAT ICU KEBUMEN : 081328694124
RETNO D3 : 081226983910
REZA S1 : 085287130333
REZA SM : 081325633757
RIDO D3 : 085291188277
RINI : 081804866229
RSIA KUWARASAN : 02875528845
RUTI D3 : 085291014623
SALEM D3 : 085222546707
SARWI BETESDA JOGJA : 081328770655
SAWIR : 02807101225
SINDOL : 08179971442
SOIM D3 : 085291269151
SOIM XL D3 : 087837545977
SITI NUR HIDAYATI D3 : 085227039045
TEGUH S1 : 085292436274
MANG TIRTO : 08128326007
TRIKA XL : 087837500575
UA KAMTO : 081929140800
UDIN CIJATI : 085310450762
UU D3 AKBD : 085227927792
WAKHID D3 : 085228858852
WARID : 085220420366
YANTO CIJATI : 085921986616
YENI D3 : 08996681931
YULI BALARAJA : 081398010227
YUNI D3 : 08172814156
EDI AS : 085227707987
EDI XL : 087882682649
ADIT XL :0819150666636
AGUNG AS :085291355554
AGUNG RM : 0287382767
AGUSTINI :081915015548
AKHYAN : 081804808666
ALIT : 0878861349973
AMBAR : 08996912425
ANA TRI : 085227957053
ANIS SIM : 081382812560
ANTON : 085228693339
ARAY : 085228866376
ARIEF D3 : 085291460686
ARIEF S1 : 087837810118
ARUM : 085291617076
ARUM XL : 081903077537
ATIK D3 : 085227010998
BAYU PONDOK : 087837967731
CANDRA : 085214626547
CARKO : 087842989809
DACOL CEL : 085227670000
DAMA : 085291038498
DARLIYAH : 087881770091
DAIMAH S1 : 085647791568
DEDI DAYEH LUHUR : 087885015003
DESI ADIK ARIEF S1 :085290730447
DEWI REPER AYAH : 08814567939
DEWI REPER : 08812014587
DOYOK D3 : 085228112759
DR.BUDI DINKES SEMARANG : 08122984366
DOSEN ANIZ : 08886661131
DOSEN DADI : 08122824315
DOSEN GIYATMO : 081327427000
DOSEN PUJI HANDOKO : 081327488292
DOSEN SAWIJI : 081328028333
DOSEN SAFRUDIN : 081328641777
DWI PUJIYANTI D3 : 085292283041
DWI PUJI RAHAYU D3 :081227829001
EKA FIT D3 : 085227773049
EKA RIRIN D3 : 085227400201
EMBONK D3 : 087837767026
ENA D3 : 085292142856
ENA YOKAP D3 : 081381331228
ETAT D3 : 081915031515
ETAT RMH D3 : 081915001060
FADLI HIPNOTER : 085726225726
FAUZI D3 : 081327624562
FITRI KUWARASAN : 085227888343
GENDON D3 : 081327505206
HANDRI S1 : 085227902020
HANSETIYO IGD KEBUMEN : 085227429378
HENI AGUNG : 081352119931
HENI RMH : 02168871846
IIM D3 : 0853255093135
INDRI D3 : 081393985594
IRMA D3 : 081915069522
IRNA D3 : 085227014828
IWAN D3 : 085328111773
BNP2TKI : 0217994031
JIWENG D3 : 08975985106
JUMBO : 087826152320
KUDUS ADIK BP KOS : 08121078757
LUKMAN D3 : 08112600361
MANG RUSDY : 081804791638
MANG SARMIN : 085726167802
MANG SARTUM : 081903036675
MANG SURTAM : 081314123629
PRIYO PONDOK : 081391267562
MANG DASRUN : 081930841861
HINDUN RSIA : 085226380886
HINDUN SM : 081391292524
HINDUN XL : 087837867479
WIWIN RSIA : 087837606844
WIWIN SM : 081328714715
MAMI CIPOROS : 085227466704
MONDOL : 087871157278
MOSLEH D3 : 085227819302
MUSSA D3 : 085292324043
MANG SURTAM XL : 087883342011
PANGGIH D3 : 081804775557
NURLAILI : 081393202822
NURLAILI XL : 087837108070
NURUL D3 : 085227804792
OLEH ABAH : 081802816012
OLEH XL : 085959853232
OLEH SIM : 081327169881
ONCE : 081903047864
PAUL KUWARASAN : 081807831302
RAGIL D3 : 08986664485
RAHMAT ICU KEBUMEN : 081328694124
RETNO D3 : 081226983910
REZA S1 : 085287130333
REZA SM : 081325633757
RIDO D3 : 085291188277
RINI : 081804866229
RSIA KUWARASAN : 02875528845
RUTI D3 : 085291014623
SALEM D3 : 085222546707
SARWI BETESDA JOGJA : 081328770655
SAWIR : 02807101225
SINDOL : 08179971442
SOIM D3 : 085291269151
SOIM XL D3 : 087837545977
SITI NUR HIDAYATI D3 : 085227039045
TEGUH S1 : 085292436274
MANG TIRTO : 08128326007
TRIKA XL : 087837500575
UA KAMTO : 081929140800
UDIN CIJATI : 085310450762
UU D3 AKBD : 085227927792
WAKHID D3 : 085228858852
WARID : 085220420366
YANTO CIJATI : 085921986616
YENI D3 : 08996681931
YULI BALARAJA : 081398010227
YUNI D3 : 08172814156
Jumat, 18 September 2009
Belajar Obat
OBATNYA EDI PURNAMA
OBAT ORAL
Ambroksol : batuk berdahak 3X1
Aminopilin 200 mg : sesak nafas 3x1/2
Amoxilin : 3x1
Asam mefenamat : 3x1
Captropril 12.5 mg : hipertensi 3x1 utuk TD : sedang
Cimetidine (Ranitidine) : tukak lambung atau usus
Ciprofloksasin : lebih tinggi dari amox, DHF, bisa di kolaborasi dengan klorampenikol untuk typoid, 2x1.
Curvit : Penambah nafsu makan
Dexsametason 0.5 mg : Segala macem kecuali diare 3x1/2
Diaform (pectin 550 mg, pectin 20 mg ) : diare lembek jika encer 3x2 utuk sehari kemudian 3x1.
Dialac : obat diare utuk bayi
Digoksn : jantung
DMP/dextrometropane 15 mg : batu kering 3x1.
Etabion : penambah darah dan vitamin 3x1.
Ethambutol 500 mg : TBC 1x1.
Famepprim forte/kotrimoksazol (timetroprim 160 mg, sulfameksasol 800 mg) : diare karena ada darah 3x1.
Furosemid 40 mg : 1x1
GG 100 mg (glyceryl guaiacolate ) : batuk kering 1x1
Glibenclamid : 2x1 sebelum makan.
Ibufropen 400 mg: anal gesik 3x1.
Inamid 2 mg (loperamid hcl) : Diare cair , Pertama 2 tab kemudian 3x1.
ISDN ( isobride dinitrat ) : jantung 2x1.
Kloramfenikol 250mg : typoid 3x1.
Lesipar : vit hati
Licokalk 500 mg ( kalsium lactate ) : ibu hamil, alergi,pegel-pegel 1x1.
Lodecon ( GG,DMP, CTM ) : flu dan batuk 1x1
Metronidazol : Diare karena berlendir 3x1.
Momilen : vit lengkap 2x1.
Myloxan/antasid ( metil polisiloksida, magnesim polisiloksida ) : lambung 3x1.
Nadifen : gout,pegel bsa di gabung dengan sakaneuron 2x1.
Neurodex : pegel-pegel 2x1.
Neurotam 400 mg( piracetam ) : vit otak,pusing karena KLL 3x1.
Papaverin Hcl : kolik lambung, renal atau mules-mules 2x1.
Paracetamol : panas, mumet 3x1.
PK ( permanganas klicus ) : gatal gatal , cacar air untuk mandi
Polamek 2 mg/CTM (desklorfeniramine maleat) : semua alergi, untuk anak kecil pake 4 mg, 3x1.
Premaston 5 mg (Allylestrenol) : penguat janin, 1x1 sedang.
Sakaneuron ( thiamine hcl, pyridoxine hcl, cyanocobalamin ): Pegal pegal 2x1.
Salbutamol 4 mg : sesak 3x1.
Valisanbe 2 mg : penenang 2 x 1/2
Vertivom (metoclorpramide hcl ) : anti muntah 3x1.
Vit B1 : kembung 3x1.
Vit B6 :
Vit C : mempercepat penyembuhan 3x1.
Vit K : buat pendarahan 3x1.
B komplek : penambah nafsu makan, 2x1.
Xicalom ( piroxicam 20 mg ) : gout 1x1.
OBAT INJEKSI
Neurotropic ( thiamine hcl, pyridoxine hcl, cyanocobalamin ) : Pege-pegel ( 1cc dewasa )
Xylomidon ( antalgin 250 mg, pyramidone hcl 50 mg ): bisa menurunkan tensi
Adidryl ( diphenhydramini hydrochloridum 10 mg )
Panas : ½ cc xylomidon + ¼ cc adidryl
IJEKSI KB
Cyclofem (medroxyprogesteron acetate 50 mg dan estradiol cypionate 10 mg): 1 bulan
Depo Progestin (medroxyprogesteron acetate 50) : 3 bulan (85 hari)
Triclofem (medroxyprogesteron acetate 50) : 3 bulan ( 85 hari )
Untuk yang satu bulan mengandung hormone progesterone dan estrogen,di suntik lagi lansung setelah menstruasi. Sedangkan yang 3 bulan hanya mengandung hormone progesterone dan dapat menyebabkan pertambahan berat badan dan tidak terjadi menstruasi, di suntik lagi setelah waktu 80 hari setelah penyuntikan, di kurangi 5 hari dari yang sebenarnya yaitu 85 hari. Karena jika klien terlambat satu atau dua hari masih bisa di suntik karena belum terjadi pembuahan sebab masih di bawah 85 hari. Untuk orang yang baru pertama kali suntik KB, di anjurkan mulai berhubungan badan setelah 3 hari dari penyuntikan agar obat bereaksi terlebih dahulu. Untuk orang yang baru melahirkan sebaiknya di suntik dengan KB yang 3 bulan karena KB yang 3 bulan hanya mengandung progesterone saja. Jika memakai yang 1 bulan maka akan berdampak negative pada air susu klien, sebab KB yang 1 bulan mengandung hormone estrogen yang dapat menghambat pertumbuhan ASI.
SALEP
Hidrokortison 2.5% : peradangan
Trombopob : hematoma
OBAT TETES
Klorampenikol
OBAT SIRUP
Antasid
Klorampenikol
Kotrimoksazol
Paracetamol
Amoxcilin
Metoclorpamid HCL
Vitmin
OBAT ORAL
Ambroksol : batuk berdahak 3X1
Aminopilin 200 mg : sesak nafas 3x1/2
Amoxilin : 3x1
Asam mefenamat : 3x1
Captropril 12.5 mg : hipertensi 3x1 utuk TD : sedang
Cimetidine (Ranitidine) : tukak lambung atau usus
Ciprofloksasin : lebih tinggi dari amox, DHF, bisa di kolaborasi dengan klorampenikol untuk typoid, 2x1.
Curvit : Penambah nafsu makan
Dexsametason 0.5 mg : Segala macem kecuali diare 3x1/2
Diaform (pectin 550 mg, pectin 20 mg ) : diare lembek jika encer 3x2 utuk sehari kemudian 3x1.
Dialac : obat diare utuk bayi
Digoksn : jantung
DMP/dextrometropane 15 mg : batu kering 3x1.
Etabion : penambah darah dan vitamin 3x1.
Ethambutol 500 mg : TBC 1x1.
Famepprim forte/kotrimoksazol (timetroprim 160 mg, sulfameksasol 800 mg) : diare karena ada darah 3x1.
Furosemid 40 mg : 1x1
GG 100 mg (glyceryl guaiacolate ) : batuk kering 1x1
Glibenclamid : 2x1 sebelum makan.
Ibufropen 400 mg: anal gesik 3x1.
Inamid 2 mg (loperamid hcl) : Diare cair , Pertama 2 tab kemudian 3x1.
ISDN ( isobride dinitrat ) : jantung 2x1.
Kloramfenikol 250mg : typoid 3x1.
Lesipar : vit hati
Licokalk 500 mg ( kalsium lactate ) : ibu hamil, alergi,pegel-pegel 1x1.
Lodecon ( GG,DMP, CTM ) : flu dan batuk 1x1
Metronidazol : Diare karena berlendir 3x1.
Momilen : vit lengkap 2x1.
Myloxan/antasid ( metil polisiloksida, magnesim polisiloksida ) : lambung 3x1.
Nadifen : gout,pegel bsa di gabung dengan sakaneuron 2x1.
Neurodex : pegel-pegel 2x1.
Neurotam 400 mg( piracetam ) : vit otak,pusing karena KLL 3x1.
Papaverin Hcl : kolik lambung, renal atau mules-mules 2x1.
Paracetamol : panas, mumet 3x1.
PK ( permanganas klicus ) : gatal gatal , cacar air untuk mandi
Polamek 2 mg/CTM (desklorfeniramine maleat) : semua alergi, untuk anak kecil pake 4 mg, 3x1.
Premaston 5 mg (Allylestrenol) : penguat janin, 1x1 sedang.
Sakaneuron ( thiamine hcl, pyridoxine hcl, cyanocobalamin ): Pegal pegal 2x1.
Salbutamol 4 mg : sesak 3x1.
Valisanbe 2 mg : penenang 2 x 1/2
Vertivom (metoclorpramide hcl ) : anti muntah 3x1.
Vit B1 : kembung 3x1.
Vit B6 :
Vit C : mempercepat penyembuhan 3x1.
Vit K : buat pendarahan 3x1.
B komplek : penambah nafsu makan, 2x1.
Xicalom ( piroxicam 20 mg ) : gout 1x1.
OBAT INJEKSI
Neurotropic ( thiamine hcl, pyridoxine hcl, cyanocobalamin ) : Pege-pegel ( 1cc dewasa )
Xylomidon ( antalgin 250 mg, pyramidone hcl 50 mg ): bisa menurunkan tensi
Adidryl ( diphenhydramini hydrochloridum 10 mg )
Panas : ½ cc xylomidon + ¼ cc adidryl
IJEKSI KB
Cyclofem (medroxyprogesteron acetate 50 mg dan estradiol cypionate 10 mg): 1 bulan
Depo Progestin (medroxyprogesteron acetate 50) : 3 bulan (85 hari)
Triclofem (medroxyprogesteron acetate 50) : 3 bulan ( 85 hari )
Untuk yang satu bulan mengandung hormone progesterone dan estrogen,di suntik lagi lansung setelah menstruasi. Sedangkan yang 3 bulan hanya mengandung hormone progesterone dan dapat menyebabkan pertambahan berat badan dan tidak terjadi menstruasi, di suntik lagi setelah waktu 80 hari setelah penyuntikan, di kurangi 5 hari dari yang sebenarnya yaitu 85 hari. Karena jika klien terlambat satu atau dua hari masih bisa di suntik karena belum terjadi pembuahan sebab masih di bawah 85 hari. Untuk orang yang baru pertama kali suntik KB, di anjurkan mulai berhubungan badan setelah 3 hari dari penyuntikan agar obat bereaksi terlebih dahulu. Untuk orang yang baru melahirkan sebaiknya di suntik dengan KB yang 3 bulan karena KB yang 3 bulan hanya mengandung progesterone saja. Jika memakai yang 1 bulan maka akan berdampak negative pada air susu klien, sebab KB yang 1 bulan mengandung hormone estrogen yang dapat menghambat pertumbuhan ASI.
SALEP
Hidrokortison 2.5% : peradangan
Trombopob : hematoma
OBAT TETES
Klorampenikol
OBAT SIRUP
Antasid
Klorampenikol
Kotrimoksazol
Paracetamol
Amoxcilin
Metoclorpamid HCL
Vitmin
Selasa, 18 Agustus 2009
Langganan:
Postingan (Atom)